Pada Modul 4 Kegiatan Belajar 1 telah diuraikan gulma sebagai obyek perlindungan tanaman. Penempatan gulma sebagai obyek perlindungan tanaman tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan tanaman, yaitu Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman, PP No. 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan, dan PP No. 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Pemyimpanan dan Penggunaan Pestisida. Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa petani dan pemerintah wajib melakukan tindakan perlindungan tanaman ketika tanaman diganggu oleh Organisme Penggaggu Tumbuhan (OPT) maupun Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK). Tindakan perlindungan tanaman tersebut mencakup pencegahan masuk/keluar, pengendalian, dan eradikasi.